Loading...
Loading...
KRICOM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menepis isu yang menyebut pencekalan Habib Rizieq Shihab tidak terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Politikus PDIP Masinton Pasaribu bahkan menilai, dicekalnya Habib Rizieq di Arab Saudi disebabkan masalah pribadi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, sehingga tak tepat apabila Presiden Jokowi disalahkan.
"Inikan sama juga kita bawa gitar, tapi nyanyiannya fals gitu. Kan enggak nyambung," kata Masinton kepada Kricom di Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Selain itu, Masinton juga memaparkan bahwa persoalan Habib Rizieq terlalu kecil apabila diurusi langsung oleh Jokowi.
"Masak Pak Jokowi mengurusi perjalanan orang dari satu negara ke negara lainnya. Ya, pemerintah ngurusi wilayah kedaulatan negara hukum Indonesia. Tak mencampuri urusan luar Indonesia," ucapnya.
"Saya rasa itu lontaran-lontaran politik, ya. Inikan tahun politik," tambahnya.
Masinton melanjutkan, Arab Saudi pasti punya alasan khusus kenapa sampai mencekal Rizieq ke luar negeri.
"Masing-masing negara mempunyai kedaulatan. Dan masing-masing negara bisa melakukan penilaian atas orang yang ada di negaranya," sebut anggota Komisi III DPR ini.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu bahkan menilai, dicekalnya Habib Rizieq di Arab Saudi disebabkan masalah pribadi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, sehingga tak tepat apabila Presiden Jokowi disalahkan.
"Inikan sama juga kita bawa gitar, tapi nyanyiannya fals gitu. Kan enggak nyambung," kata Masinton kepada Kricom di Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Selain itu, Masinton juga memaparkan bahwa persoalan Habib Rizieq terlalu kecil apabila diurusi langsung oleh Jokowi.
"Masak Pak Jokowi mengurusi perjalanan orang dari satu negara ke negara lainnya. Ya, pemerintah ngurusi wilayah kedaulatan negara hukum Indonesia. Tak mencampuri urusan luar Indonesia," ucapnya.
"Saya rasa itu lontaran-lontaran politik, ya. Inikan tahun politik," tambahnya.
Masinton melanjutkan, Arab Saudi pasti punya alasan khusus kenapa sampai mencekal Rizieq ke luar negeri.
"Masing-masing negara mempunyai kedaulatan. Dan masing-masing negara bisa melakukan penilaian atas orang yang ada di negaranya," sebut anggota Komisi III DPR ini.
0 Response to " "
Posting Komentar