Loading...
Loading...
Pemerintah Indonesia lewat PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi memiliki 51 persen saham PT. Freeport Indonesia. Kesepakatan awal berwujud head of agreement sudah ditandatangani bersama dengan Freeport dan Rio Tinto.
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengapresiasi pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia punya sebutan tersendiri buat Jokowi dan pembantu-pembantunya di kabinet untuk menguasai saham mayoritas Freeport Indonesia.
"Divestasi Freeport, girl’s power deh, 3 cewek Sarinah dan 1 cowok keras kepala cak Jonan menjalankan perintah UU Minerba di bawah kepemimpinan si kurus bernyali raksasa, tatag-teteg-tutug ?@jokowi?," kata Eva Kusuma Sundarimelalui Twitter.
Eva Kusuma Sundari juga mengunggah sebuah foto bersama pimpinan Freeport Indonesia.
"Horeeeee, alhamdulillahhhh. Setapak demi setapak kita kuati kedaulatan RI. Selamat kepada Pemerintah dan, Bismillah .... kita lanjutkan menata perekonomian nasional Berdikari," kata dia.
Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial Rustam Ibrahim juga mengapresiasi. Di zaman Jokowi, kata dia, Indonesia yang tadinya hanya memiliki saham 9,36 persen kini mendapatkan 51 persen.
"51 tahun lamanya perusahaan tambang AS PT Freeport mengeruk tembaga, emas, perak dari bumi Papua. Indonesia hanya punya saham 9.36 persen. Baru era Jokowi Indonesia jadi pemilik mayoritas saham perusahaan tersebut. Ini adalah wujud nasionalisme dalam praktik, bukan nasionalisme omong kosong," kata dia.
Dengan diambil-alihnya 51 persen saham Freeport, kata dia, pupus sudah bahan lawan politik yang suka menyebut Jokowi anti asing.
"Jokowi membuktikan dirinya sebagai nasionalis sejati. Nasionalis dalam tindakan, nasionalis dalam praktik, bukan nasionalisme dalam omong kosong," katanya.
Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan ini baru kesepakatan jual saham ke Indonesia 51 persen.
"Indonesia membeli saham di negeri sendiri. Bukan ambil alih ala nasionalisasi. Sepanjang uangnya ada bisa dilakukan. Skema bisnis biasa, Jangan norak," kata dia.
Menurut dia kalau memang revolusioner seharusnya jangan memperpanjang kontrak Freport di Indonesia.
"Kalau revolusioner itu ya jangan diperpanjang kontrak Freeport. Itu baru kemandirian bangsa sejati," katanya. []
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengapresiasi pencapaian pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia punya sebutan tersendiri buat Jokowi dan pembantu-pembantunya di kabinet untuk menguasai saham mayoritas Freeport Indonesia.
"Divestasi Freeport, girl’s power deh, 3 cewek Sarinah dan 1 cowok keras kepala cak Jonan menjalankan perintah UU Minerba di bawah kepemimpinan si kurus bernyali raksasa, tatag-teteg-tutug ?@jokowi?," kata Eva Kusuma Sundarimelalui Twitter.
Eva Kusuma Sundari juga mengunggah sebuah foto bersama pimpinan Freeport Indonesia.
"Horeeeee, alhamdulillahhhh. Setapak demi setapak kita kuati kedaulatan RI. Selamat kepada Pemerintah dan, Bismillah .... kita lanjutkan menata perekonomian nasional Berdikari," kata dia.
Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penelitian Pendidikan Penerapan Ekonomi dan Sosial Rustam Ibrahim juga mengapresiasi. Di zaman Jokowi, kata dia, Indonesia yang tadinya hanya memiliki saham 9,36 persen kini mendapatkan 51 persen.
"51 tahun lamanya perusahaan tambang AS PT Freeport mengeruk tembaga, emas, perak dari bumi Papua. Indonesia hanya punya saham 9.36 persen. Baru era Jokowi Indonesia jadi pemilik mayoritas saham perusahaan tersebut. Ini adalah wujud nasionalisme dalam praktik, bukan nasionalisme omong kosong," kata dia.
Divestasi Freeport, girl’s power deh, 3 cewek Sarinah n 1 cowok keras kepala cak Jonan menjalankan perintah UU Minerba di bawah kepemimpinan si kurus bernyali raksasa, tatag-teteg-tutug @jokowi pic.twitter.com/t37cVx8Qje— Eva K Sundari (@evndari) 12 Juli 2018
Dengan diambil-alihnya 51 persen saham Freeport, kata dia, pupus sudah bahan lawan politik yang suka menyebut Jokowi anti asing.
"Jokowi membuktikan dirinya sebagai nasionalis sejati. Nasionalis dalam tindakan, nasionalis dalam praktik, bukan nasionalisme dalam omong kosong," katanya.
Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan ini baru kesepakatan jual saham ke Indonesia 51 persen.
"Indonesia membeli saham di negeri sendiri. Bukan ambil alih ala nasionalisasi. Sepanjang uangnya ada bisa dilakukan. Skema bisnis biasa, Jangan norak," kata dia.
Menurut dia kalau memang revolusioner seharusnya jangan memperpanjang kontrak Freport di Indonesia.
"Kalau revolusioner itu ya jangan diperpanjang kontrak Freeport. Itu baru kemandirian bangsa sejati," katanya. []
0 Response to " "
Posting Komentar