Loading...
Loading...
Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie mengatakan di negeri ini tidak boleh ada kantor polisi bersama. Pernyataan Alvin Lie terkait viral plakat bertuliskan kantor polisi bersama Polres Ketapang dengan perwakilan Biro Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok, Provinsi Jiangsu Resor Suzho.
"Tidak boleh ada "Kantor Polisi Bersama" karena ini berimplikasi mengijinkan polisi negara asing melakukan tindakan hukum di wilayah NKRI," kata Alvin Lie melalui akun Twitter @alvinlie21.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah setuju Ombudsman RI menginvestigasi kasus itu.
"Setuju Pak Alvin, bagus @OmbudsmanRI137 melakukan investigasi..." kata Fahri Hamzah.
Aktivis Ratna Sarumpaet melalui akun Twitter @RatnaSpaet tak habis pikir dengan kepolisian. Belum lama ini ada perwira menengah berpangkat AKBP menendang wajah perempuan, kini ada plakat kantor polisi bersama.
"Apa sebenarnya yang terjadi pada polisi di Republik ini? Yang satu dengan brutal menganiaya seorang ibu, yang satu bikin kantor bersama dengan kepolisian Tiongkok. Mana Kapolri? Saya mau kasih dia sepeda saja kalau tidak mampu atur kepolisian. ?@DivHumas_Polri? Ha ha ha ha ..." kata Ratna Sarumpaet.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Mohammad Iqbal menegaskan Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya menyusul beredarnya gambar plakat kerjasama Polres Ketapang (Kalimantan Barat) dengan Kepolisian Tiongkok, di media sosial.
Menurut Iqbal, AKBP Sunario dicopot karena telah melakukan hal-hal yang bukan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.
"Kapolres Ketapang dibebastugaskan dari jabatan yang sekarang karena apa yang dilakukan Kapolres tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Polri, di mana ada kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain," kata Iqbal.
Iqbal mengatakan Sunario dicopot sebagai Kapolres Ketapang dan dimutasi ke Polda Kalbar untuk diperiksa.
Hal ini tercantum dalam surat telegram nomor ST/1726/VII/KEP./2018 tertanggal 13 Juli 2018. Selanjutnya, AKBP Yury Nurhidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Singkawang ditunjuk untuk menempati posisi Kapolres Ketapang.
Mutasi ini ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto.
Sunario membantah plakat kerjasama tersebut menandakan adanya peresmian kantor polisi bersama.
"Plakat yang viral di medsos hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT dengan Polres Ketapang. Dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama. Tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," kata Sunario.
Kendati demikian Sunario mengonfirmasi bahwa ada kunjungan dari kepolisian Suzho ke PT BSM di Ketapang. Mereka pun mengajak jajaran Polres Ketapang ke perusahaan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, ada permintaan kerjasama Kepolisian Suzho terhadap Polres Ketapang dengan menunjukkan contoh plakat kerja sama tersebut. Namun Sunario mengaku telah menolaknya.
"Kami tolak kesepakatan tersebut, karena itu wewenang Mabes Polri," katanya. []
"Tidak boleh ada "Kantor Polisi Bersama" karena ini berimplikasi mengijinkan polisi negara asing melakukan tindakan hukum di wilayah NKRI," kata Alvin Lie melalui akun Twitter @alvinlie21.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melalui akun Twitter @Fahrihamzah setuju Ombudsman RI menginvestigasi kasus itu.
"Setuju Pak Alvin, bagus @OmbudsmanRI137 melakukan investigasi..." kata Fahri Hamzah.
Aktivis Ratna Sarumpaet melalui akun Twitter @RatnaSpaet tak habis pikir dengan kepolisian. Belum lama ini ada perwira menengah berpangkat AKBP menendang wajah perempuan, kini ada plakat kantor polisi bersama.
"Apa sebenarnya yang terjadi pada polisi di Republik ini? Yang satu dengan brutal menganiaya seorang ibu, yang satu bikin kantor bersama dengan kepolisian Tiongkok. Mana Kapolri? Saya mau kasih dia sepeda saja kalau tidak mampu atur kepolisian. ?@DivHumas_Polri? Ha ha ha ha ..." kata Ratna Sarumpaet.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Mohammad Iqbal menegaskan Kapolres Ketapang AKBP Sunario dicopot dari jabatannya menyusul beredarnya gambar plakat kerjasama Polres Ketapang (Kalimantan Barat) dengan Kepolisian Tiongkok, di media sosial.
Apa sebenarnya y terjadi pada Polisi di Republik ini? Yang satu dengan brutal menganiaya seorang Ibu, yg satu bikin kantor bersama dengan Kepolisian Tiongkok. Mana Kapolri? Saya mau kasih dia sepeda saja kalau tidak mampu atur kepolisian. @DivHumas_Polri Ha ha ha ha ... pic.twitter.com/0hVH5Xtwn9— Ratna Sarumpaet (@RatnaSpaet) 13 Juli 2018
Menurut Iqbal, AKBP Sunario dicopot karena telah melakukan hal-hal yang bukan tugas pokok fungsi dan wewenangnya.
"Kapolres Ketapang dibebastugaskan dari jabatan yang sekarang karena apa yang dilakukan Kapolres tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di Polri, di mana ada kerja sama dengan negara lain atau polisi negara lain," kata Iqbal.
Iqbal mengatakan Sunario dicopot sebagai Kapolres Ketapang dan dimutasi ke Polda Kalbar untuk diperiksa.
Hal ini tercantum dalam surat telegram nomor ST/1726/VII/KEP./2018 tertanggal 13 Juli 2018. Selanjutnya, AKBP Yury Nurhidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Singkawang ditunjuk untuk menempati posisi Kapolres Ketapang.
Mutasi ini ditandatangani oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Arief Sulistyanto.
Sunario membantah plakat kerjasama tersebut menandakan adanya peresmian kantor polisi bersama.
"Plakat yang viral di medsos hanya sebuah tanda perkenalan pertemuan antara polisi RRT dengan Polres Ketapang. Dan tulisan kantor bersama adalah bahasa kantor itu menjadi tempat pertemuan bersama. Tidak benar akan ada kantor polisi RRT di Ketapang," kata Sunario.
Kendati demikian Sunario mengonfirmasi bahwa ada kunjungan dari kepolisian Suzho ke PT BSM di Ketapang. Mereka pun mengajak jajaran Polres Ketapang ke perusahaan tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, ada permintaan kerjasama Kepolisian Suzho terhadap Polres Ketapang dengan menunjukkan contoh plakat kerja sama tersebut. Namun Sunario mengaku telah menolaknya.
"Kami tolak kesepakatan tersebut, karena itu wewenang Mabes Polri," katanya. []
0 Response to " "
Posting Komentar