Loading...
Loading...
Tuduhan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto tentang adanya Mark Up anggaran dalam proyek Light Rail Transit (LRT) senilai puluhan juta Dolar AS dipertanyakan oleh banyak pihak. Bahkan pernyataan keras dirinya ini, sebagai kritik ke pemerintah, terkesan asal bunyi (asbun).
Menurutnya, indeks pembangunan LRT di dunia untuk panjang jalur 1 kilometer, hanya menghabiskan USD 8 juta. Sedangkan LRT di Indonesia seperti pembangunan LRT di Palembang menghabiskan dana USD40 juta per kilometernya. Sehingga ada gap sekitar USD32 juta yang tidak jelas dananya kemana.
Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mempertanyakan data yang diperoleh Prabowo ini asalnya dari riset mana. Karena menurut data anggaran semuanya sudah jelas dan sesuai perhitungan harga pasar.
"Kalau boleh tahu dimana (pembangunan hanya menghabiskan USD8 Juta/Km)? Kayaknya perlu ditanyakan itu. Kalau di ASEAN, konstruksi LRT di atas atau elevated pasti akan jauh lebih tinggi biayanya," kata dia saat dihubungi Rakyat Merdeka.
Dirinya juga mencoba membandingkan bagaimana anggaran proyek pembangunan LRT di negara-negara tetangga. Pasalnya sampai saat ini dia belum menemukan indeks pembangunan LRT yang hanya menghabiskan dana USD8 juta per kilometernya.
"Di Malaysia, rute Kelana Jaya-Ampang saja menghabiskan 7,2 miliar Yen/Km (USD65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar Yen/km (USD 74,6 juta/km)," ujar Mashudi.
Dihubungi di tempat terpisah oleh Detik.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan statemen Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di Palembang di mark up merupakan statemen tanpa data.
"Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar," kata Menhub.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meragukan adanya mark up di pembangunan LRT seperti tudingan Prabowo. Menurutnya, saat ini eranya transparansi. Mulai perencanaan, pelelangan, hingga kontruksi, semua terbuka dan bisa diakses publik.
"Tapi sebaiknya, pemerintah pusat maupun provinsi segera menjelaskan pengerjaan LRT ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat menduga-duga. Namun, jika ditemukan indikasi mark up, BPK dan KPK harus dilibatkan," tuturnya. []
Menurutnya, indeks pembangunan LRT di dunia untuk panjang jalur 1 kilometer, hanya menghabiskan USD 8 juta. Sedangkan LRT di Indonesia seperti pembangunan LRT di Palembang menghabiskan dana USD40 juta per kilometernya. Sehingga ada gap sekitar USD32 juta yang tidak jelas dananya kemana.
Kepala Proyek LRT Palembang, Mashudi Jauhar mempertanyakan data yang diperoleh Prabowo ini asalnya dari riset mana. Karena menurut data anggaran semuanya sudah jelas dan sesuai perhitungan harga pasar.
"Kalau boleh tahu dimana (pembangunan hanya menghabiskan USD8 Juta/Km)? Kayaknya perlu ditanyakan itu. Kalau di ASEAN, konstruksi LRT di atas atau elevated pasti akan jauh lebih tinggi biayanya," kata dia saat dihubungi Rakyat Merdeka.
Dirinya juga mencoba membandingkan bagaimana anggaran proyek pembangunan LRT di negara-negara tetangga. Pasalnya sampai saat ini dia belum menemukan indeks pembangunan LRT yang hanya menghabiskan dana USD8 juta per kilometernya.
"Di Malaysia, rute Kelana Jaya-Ampang saja menghabiskan 7,2 miliar Yen/Km (USD65,52 juta/km). Manila, LRT Fase 1 extension, 8,2 miliar Yen/km (USD 74,6 juta/km)," ujar Mashudi.
Dihubungi di tempat terpisah oleh Detik.com, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan statemen Prabowo mengenai biaya pembangunan LRT di Palembang di mark up merupakan statemen tanpa data.
"Itu enggak benar. Sebaiknya sebagai orang yang pandai harus meneliti dulu masukan dari timnya, karena angka dugaan itu bukan angka yang benar," kata Menhub.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga meragukan adanya mark up di pembangunan LRT seperti tudingan Prabowo. Menurutnya, saat ini eranya transparansi. Mulai perencanaan, pelelangan, hingga kontruksi, semua terbuka dan bisa diakses publik.
"Tapi sebaiknya, pemerintah pusat maupun provinsi segera menjelaskan pengerjaan LRT ini. Sehingga masyarakat tidak dibuat menduga-duga. Namun, jika ditemukan indikasi mark up, BPK dan KPK harus dilibatkan," tuturnya. []
0 Response to " "
Posting Komentar