Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak mewajibkan kartu vaksinasi dan imunisasi anak sebagai syarat saat mendaftar TK dan SD tampaknya mendapat tentangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini dikemukakan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan yang menilai kebijakan ini sangat kontradiktif dengan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Padahal kesehatan merupakan hal yang paling mendasar.

"Saya sampaikan juga pada kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan harus betul-betul dipertimbangkan. Gubernur jangan bikin kebijakan yang kontradiktif dengan janji kampanye. Pada zaman Ahok dan Jokowi itu imunisasi sangat diperhatikan karena imunisasi anak menjadi hal yang mendasar," ucapnya ketika dihubungi Kricom, Selasa (22/5/2018).

Sereida juga merasa heran karena surat edaran Dinas Pendidikan tersebut yang terlanjur beredar beberapa hari lalu kemudian dicabut dan dijanjikan akan digantikan dengan yang baru oleh Anies.

"Yang kedua, analisa kebijakannya gimana, masa sudah disebarkan tiba-tiba dicabut. Ini seolah-olah mempermainkan hak hidup dan hak dasar warga, terutama anak. Bikin kebijakan itu dicek dulu kenapa harus diputuskan. Nah, sekarang diberlakukan lagi, itu bagaimana? Ya coba kalau tidak sampai kepada mereka pasti patokan yang lama yang akan digunakan," ujar Sereida.

Ia berharap kebijakan wajib kartu imunisasi tetap terus ada mengingat imunisasi merupakan hal yang wajib untuk anak. Ia pun menyinggung Anies yang merupakan mantan menteri pendidikan seharusnya bisa lebih baik dalam membuat kebijakan.

"Kita kan mau anak kalau sekolah itu sehat, tidak polio atau difteri. Orang dewasa saja harus diimunisasi, masa anak tidak? Pak gubernur cobalah pikirkan kebijakan yang baik," tutup Ketua Departemen Kesehatan DPP PDIP ini.