KRICOM - Dari hasil survei Indikator, mayoritas kader Demokrat justru memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf ketimbang Prabowo-Sandi. Salah satu penyebabnya karena partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu seperti tak sepenuh hati di koalisi Prabowo.

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Demokrat tidak 100 persen melakukan koalisi dengan sepenuh hati.

"Kesungguhan Partai Demokrat dalam mendukung Prabowo-Sandi harus ditingkatkan. Terbukti beberapa kepala daerah yang merupakan kader Demokrat dan mendukung Jokowi malah diberikan dispensasi," kata Burhanuddin di Kantor Indikator Politik, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).

Burhanuddin melanjutkan, dengan adanya dispensasi itu seolah-olah elite partai itu memberikan kelonggaran buat kadernya untuk tidak memilih pasangan yang resmi diusung partai.

"Figur seperti Lukas Enembe yang jadi gubernur dua kali di Papua sedikit banyak punya dampak, terutama di basis PD di Papua untuk memilih Jokowi-Ma'ruf. Atau Dedy Mizwar dan TGB meskipun sudah mengundurkan diri, keduanya punya dampak cukup besar," ungkapnya.

Akibatnya, Demokrat malah terkesan tidak all out mendukung Prabowo sehingga basis massanya pun akan mengikuti sikap elite mereka.

"PD berada dalam posisi serba salah di pilpres. Pertama, tidak ada kadernya yang dipilih sebagai cawapres. Kedua, jika tidak mendukung Prabowo sebelumnya mereka sudah terlanjur mengucapkan sayonara ke Jokowi," ungkapnya.

Dukungan terhadap Prabowo juga semata-mata agar Demokrat tak terancam sanksi di KPU. Karena jika tidak mendukung paslon tertentu, mereka terancam sanksi di UU.

"Demokrat bergabung dengan Prabowo di ujung pendaftaran. SBY juga lebih sering mengutus anaknya dalam rapat koalisi pendukung Prabowo," sebut Burhanudin.

"Tentu ini yang dilihat basis massa PD bahwa elite PD memberi ruang buat kadernya untuk tidak sepenuhnya mendukung Prabowo. Dari awal, PD merasa medan pertempurannya bukan di pilpres, tapi di pileg," tutupnya.