Jakarta - Ucapan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin yang menyebut Gubernur Sulteng yang juga kader Gerindra, Longki Djonggala, pasif menangani gempa dibalas Gerindra dengan menuding Presiden Joko Widodo hanya melakukan pencitraan. PPP tak habis pikir dengan tudingan Gerindra.

"Kami merasa sedih, bencana kok dijadikan polemik politik," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi via pesan singkat, Minggu (7/5/2018).

Baidowi atau Awiek lalu menjelaskan alasan Jokowi hadir di Palu pascagempa dan tsunami Palu, Sulteng. Sebagai kepala negara, Jokowi disebut Awiek ingin memastikan penanganan gempa dan tsunami Palu berjalan lancar.

"Jokowi-JK hadir ke Palu untuk memastikan penanganan bencana berjalan lancar dan korban tertangani dengan baik. Baiknya semua pihak bahu membahu untuk membantu meringankan beban korban. Kondisi geografis Sulteng sangat sulit dibanding daerah lainnya," tutur Awiek.

"Pemerintah pun memiliki skema penanganan bencana termasuk skema masuknya bantuan negara asing serta alokasi anggaran negara," jelasnya.

Awiek meminta oposisi diam jika tak mau membantu penanganan gempa dan tsunami Palu. Diam pun, kata Awiek, akan sangat membantu pemerintah.

"Kalau tidak bisa membantu secara maksimal, sebaiknya tidak nyinyir. Karena dengan diam dan tidak ngerecokin itu juga telah membntu pemerintah untuk bekerja secara baik dalam penanganan bencana," sebut Awiek.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik pemerintah lambat menangani gempa Sulawesi Tengah. Kini Ali Mochtar Ngabalin balik mengkritik Gerindra yang seolah membiarkan Gubernur Sulawesi Tengah yang disebutnya tak hadir di tengah warganya sendiri. Padahal Gubernur Sulawesi Tengah adalah kader Gerindra.

"Apa Muzani lupa? Yang dibutuhkan itu juga motivasi kalian kepada Gubernurnya yang orang Gerindra itu. Dia itu Ketua Gerindra Sulawesi Tengah. Jangan Pasif dalam situasi seperti itu," kata Ngabalin.

Pernyataan Ngabalin ditanggapi anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade. Dia membandingkan kerja Longki dengan Jokowi.

"Bedanya Pak Longki nggak pencitraan bawa media seperti Pak Jokowi yang membangun pencitraan supaya terlihat bekerja tapi hasilnya tidak dirasakan masyarakat," kata Andre.