Loading...
Loading...
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief buka suara soal adanya tudingan main dua kaki dalam Pilpres 2019.
Menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki riwayat politik dua kaki.
Justru sebaliknya, menurut Andi Arief, PAN dan PKS lah yang memiliki riwayat politik dua kaki.
Ia menegaskan, selain memenangkan Prabowo-Sandi di Pileg 2019, Partai Demokrat juga harus mempertahankan kemenangan Pileg di Papua yang diselenggarakan bersamaan.
"Namanya juga momentum Pileg dan momentum Pilpres. Kebetulan keduanya dilakukan berbarengan. Kedua2nya sama pentingnya, tidak ada yg lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami," cuitnya di akun Twitternya, @AndiArief__," Senin (10/9/2018).
Ia juga meminta kepada PAN untuk berkaca terlebih dahulu sebelum menuding Partai Demokrat main dua kaki.
"Main dua kaki: pilpres dukung Prabowo tapi ikut jadi menteri Jokowi. Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kememangan pileg di Papua," tandasnya.
Ia juga mengatakan, bahwa Demokrat akan meyakinkan koalisi pemenangan Prabowo-Sandi bahwa pertemuran yang utama itu ada di lima provinsi.
Di mana pada kelima provinsi tersebut, kekuatan PAN dan PKS masih jomplang.
"Partai Demokrat akan meyakinkan gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama itu Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel. Di sinilah jumlah pemilih besar. Namun kekuatan 4 partai ini jomplang terutama PAN dan PKS. Di Simatera 4 partai ini tifak jomplang," katanya.
Andi Arief juga menjelaskan, dalam koalisi tersebut, yang sesungguhnya memiliki riwayat main dua kaki bukanlah Demokrat, melainkan PAN dan PKS.
Di mana PAN mengusung Prabowo di Pilpres tapi ikut menteri Jokowi, kemudian PKS yang ikut dalam kabinet SBY tapi di Palemen melawan.
Sementara Demokrat tak ada catatan seperti itu.
"Dalam koalisi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS. PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY namun di Parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," tegasnya.
Cuitan Andi Arief (Twitter/Andi Arief)
Dispensasi Demokrat untuk Papua
Tudingan main dua kaki itu muncul setelah keputusan Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.
"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.
Selain Papua, kata dia, ada 3 DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Namun, untuk 3 DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.
Ia mengatakan, DPP Partai Demokrat akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga DPD itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi.
Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut.
Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken.
Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Persentasi itu menjadi yang terbesar dibandingkan 3 DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ferdinand mengatakan, seandainya dispensasi itu diberikan, Partai Demokrat tidak akan mengabaikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno.
Saat ini, Demokrat masih mencari formula terbaik agak kedua kepentingan itu bisa terakomodasi.
"Dispensasi yang sedang kami pikirkan dan belum menjadi keputusan adalah mencarikan formula bentuk tata cara strategi kampanye agar suara Demokrat tidak hilang di Pileg," kata dia.
"Sementara DPD Papua juga bisa menyumbang suara bagi Jokowi dan kami juga tidak bisa mengabaikan dukungan Prabowo. Ini yang akan dicarikan strategi dan formulanya. Jadi bukan melepas begitu saja," lanjut Ferdinand.
Menurutnya, Partai Demokrat tidak memiliki riwayat politik dua kaki.
Justru sebaliknya, menurut Andi Arief, PAN dan PKS lah yang memiliki riwayat politik dua kaki.
Ia menegaskan, selain memenangkan Prabowo-Sandi di Pileg 2019, Partai Demokrat juga harus mempertahankan kemenangan Pileg di Papua yang diselenggarakan bersamaan.
"Namanya juga momentum Pileg dan momentum Pilpres. Kebetulan keduanya dilakukan berbarengan. Kedua2nya sama pentingnya, tidak ada yg lebih utama. Kalau Demokrat berstrategi menang pileg sekaligus menangkan Prabowo, itu kedaulatan partai kami," cuitnya di akun Twitternya, @AndiArief__," Senin (10/9/2018).
Ia juga meminta kepada PAN untuk berkaca terlebih dahulu sebelum menuding Partai Demokrat main dua kaki.
"Main dua kaki: pilpres dukung Prabowo tapi ikut jadi menteri Jokowi. Mungkin Pak Daulay dari PAN lebih pas bicara itu, artinya membicarakan diri sendiri ketimbang menganggap strategi demokrat adalah dua kaki. Perlu dicatat, Demokrat butuh pertahankan kememangan pileg di Papua," tandasnya.
Ia juga mengatakan, bahwa Demokrat akan meyakinkan koalisi pemenangan Prabowo-Sandi bahwa pertemuran yang utama itu ada di lima provinsi.
Di mana pada kelima provinsi tersebut, kekuatan PAN dan PKS masih jomplang.
"Partai Demokrat akan meyakinkan gerindra, PAN dan PKS bahwa daerah pertempuran utama itu Jabar, Jateng, Jatim, Sumut dan Sulsel. Di sinilah jumlah pemilih besar. Namun kekuatan 4 partai ini jomplang terutama PAN dan PKS. Di Simatera 4 partai ini tifak jomplang," katanya.
Andi Arief juga menjelaskan, dalam koalisi tersebut, yang sesungguhnya memiliki riwayat main dua kaki bukanlah Demokrat, melainkan PAN dan PKS.
Di mana PAN mengusung Prabowo di Pilpres tapi ikut menteri Jokowi, kemudian PKS yang ikut dalam kabinet SBY tapi di Palemen melawan.
Sementara Demokrat tak ada catatan seperti itu.
"Dalam koalisi Gerindra, PAN, Demokrat dan PKS, yang memiliki catatan politik dua kaki adalah PAN dan PKS. PAN mengusung Prabowo Pilpres namun ikut menteri Jokowi. PKS ikut dalam kabinet SBY namun di Parlemen melawan. Demokrat tidak ada catatan, jangan khawatir," tegasnya.
Cuitan Andi Arief (Twitter/Andi Arief)Dispensasi Demokrat untuk Papua
Tudingan main dua kaki itu muncul setelah keputusan Partai Demokrat yang akan memberikan dispensasi kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 dengan berbagai pertimbangan.
Menurut Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, hingga saat ini baru satu daerah yang sedang dipertimbangkan serius mendapatkan dispensasi.
"Hanya Papua yang sedang serius kami pertimbangkan," ujar Ferdinand kepada Kompas.com, Minggu (9/9/2018) malam.
Selain Papua, kata dia, ada 3 DPD lainnya yang juga berkeinginan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.
Namun, untuk 3 DPD itu, Partai Demokrat belum sampai pada tahap pertimbangan.
Ia mengatakan, DPP Partai Demokrat akan terlebih dahulu mengonfirmasi hal tersebut untuk memastikan apakah ketiga DPD itu mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin atau ikut keputusan partai mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Menurut dia, DPD yang ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin itu relatif sedikit. Dari 34 DPD, 30 DPD memutuskan ikut keputusan partai mendukung Prabowo, sementara 4 lainnya ingin mendukung Jokowi.
Khusus untuk DPD Papua, pemberian dispensasi dipertimbangkan karena alasan untuk menjaga suara Partai Demokrat di provinsi tersebut.
Selain itu, alasan karakteristik pemilihnya yang dinilai beda dengan daerah lain karena menggunakan sistem noken.
Menurut Ferdinand, 92 persen suara anggota DPD Papua ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Persentasi itu menjadi yang terbesar dibandingkan 3 DPD lain yang menyuarakan ingin mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ferdinand mengatakan, seandainya dispensasi itu diberikan, Partai Demokrat tidak akan mengabaikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga Uno.
Saat ini, Demokrat masih mencari formula terbaik agak kedua kepentingan itu bisa terakomodasi.
"Dispensasi yang sedang kami pikirkan dan belum menjadi keputusan adalah mencarikan formula bentuk tata cara strategi kampanye agar suara Demokrat tidak hilang di Pileg," kata dia.
"Sementara DPD Papua juga bisa menyumbang suara bagi Jokowi dan kami juga tidak bisa mengabaikan dukungan Prabowo. Ini yang akan dicarikan strategi dan formulanya. Jadi bukan melepas begitu saja," lanjut Ferdinand.
0 Response to " "
Posting Komentar