Loading...
Loading...
Terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi dianggap dapat memecah suara para ulama. Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tak sependapat dengan hal tersebut. Menurutnya, ulama tak seharusnya dikambinghitamkan di Pilpres 2019.
"Sekali lagi jangan masalah ini dipersempit, ulama dijadikan cawapres jadi kambing hitam inilah penyebab pecah belah konflik diantara warga itu banyak sekali variabelnya," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).
"Jadi jangan cawapres (dari ulama) dikambinghitamkan seolah-olah mereka penyebab konflik, penyebab pecah belah," lanjut dia.
Acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)
Hidayat menjelaskan hal yang dapat memecah belah suara ulama adalah persekusi yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, kata Hidayat, tak tepat jika suara ulama pecah karena masalah dukungan dan menjadi kandidat di Pilpres 2019.
"Memecah belah itu tidak ada hubungannya ini ulama atau bukan ulama, memecah belah bisa karena faktor di luar ulama itu sendiri atau di luar fatwa ulama dan bukan ulama," jelasnya
"Misalnya mohon maaf kalau dibiarkan persekusi di lapangan terus menerus yang melanggar persekusi bukan ulama, yang dipersekusi ulama itu akan (menimbulkan -red) konflik. Ada hubungannya dengan cawapres? Enggak ada," lanjutnya.
Konferensi Pers Ijtima Ulama Jilid 2 (Foto: Raga Imam/kumparan)
Hidayat lebih menekankan pada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan konflik. Hidayat mencontokan faktor tersebut adalah ketidakadilan pihak kepolisian terhadap gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode.
"Termasuk mohon maaf ketika polisi tidak melakukan tindakan adil yang Jokowi 2 periode dibiarkan tanpa ada larangan sama sekali semuanya jalan tertib dan damai, tapi bahkan di Bekasi dikeluarkan larangan untuk deklarasi 2019 ganti presiden," ujarnya
"Yang semacam ini bisa menimbulkan konflik jadi ketidaktegasaan dan atau ketidakadilan penegak hukum yang bisa menghadirkan permusuhan diantara warga," pungkasnya.
KH Ma'ruf Amin (Foto: ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)
Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengaku tidak khawatir dengan kemungkinan pecahnya suara para ulama. Sebab, menurutnya, ulama yang benar-benar ahli ibadah sudah pasti mengalirkan dukungan kepadanya dan Jokowi.
"Jangan dibilang pecah, kami yakin yang betul-betul ulama, alim, hafal Quran, ahli ibadah seperti Abuya Muhtadi (KH Muhtadi Dimyati) dari Banten itu dukung kami. Satu saja sudah ngalahin semua itu. Itu ulama betulan, jadi saya optimistis," imbuhnya.
Sementara, kubu Prabowo-Sandi baru saja menandatangani pakta integritas dengan Ijtima Ulama II, Minggu (16/9) siang. Selain itu, para aktivis GNPF juga telah menyatakan diri akan melibatkan ulama untuk menjadi tim pemenangan Prabowo - Sandi.
"Sekali lagi jangan masalah ini dipersempit, ulama dijadikan cawapres jadi kambing hitam inilah penyebab pecah belah konflik diantara warga itu banyak sekali variabelnya," kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).
"Jadi jangan cawapres (dari ulama) dikambinghitamkan seolah-olah mereka penyebab konflik, penyebab pecah belah," lanjut dia.
Acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7). (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)Hidayat menjelaskan hal yang dapat memecah belah suara ulama adalah persekusi yang kerap dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, kata Hidayat, tak tepat jika suara ulama pecah karena masalah dukungan dan menjadi kandidat di Pilpres 2019.
"Memecah belah itu tidak ada hubungannya ini ulama atau bukan ulama, memecah belah bisa karena faktor di luar ulama itu sendiri atau di luar fatwa ulama dan bukan ulama," jelasnya
"Misalnya mohon maaf kalau dibiarkan persekusi di lapangan terus menerus yang melanggar persekusi bukan ulama, yang dipersekusi ulama itu akan (menimbulkan -red) konflik. Ada hubungannya dengan cawapres? Enggak ada," lanjutnya.
Konferensi Pers Ijtima Ulama Jilid 2 (Foto: Raga Imam/kumparan)Hidayat lebih menekankan pada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan konflik. Hidayat mencontokan faktor tersebut adalah ketidakadilan pihak kepolisian terhadap gerakan #2019GantiPresiden dan #Jokowi2Periode.
"Termasuk mohon maaf ketika polisi tidak melakukan tindakan adil yang Jokowi 2 periode dibiarkan tanpa ada larangan sama sekali semuanya jalan tertib dan damai, tapi bahkan di Bekasi dikeluarkan larangan untuk deklarasi 2019 ganti presiden," ujarnya
"Yang semacam ini bisa menimbulkan konflik jadi ketidaktegasaan dan atau ketidakadilan penegak hukum yang bisa menghadirkan permusuhan diantara warga," pungkasnya.
KH Ma'ruf Amin (Foto: ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengaku tidak khawatir dengan kemungkinan pecahnya suara para ulama. Sebab, menurutnya, ulama yang benar-benar ahli ibadah sudah pasti mengalirkan dukungan kepadanya dan Jokowi.
"Jangan dibilang pecah, kami yakin yang betul-betul ulama, alim, hafal Quran, ahli ibadah seperti Abuya Muhtadi (KH Muhtadi Dimyati) dari Banten itu dukung kami. Satu saja sudah ngalahin semua itu. Itu ulama betulan, jadi saya optimistis," imbuhnya.
Sementara, kubu Prabowo-Sandi baru saja menandatangani pakta integritas dengan Ijtima Ulama II, Minggu (16/9) siang. Selain itu, para aktivis GNPF juga telah menyatakan diri akan melibatkan ulama untuk menjadi tim pemenangan Prabowo - Sandi.
0 Response to " "
Posting Komentar