Loading...
Loading...
Perbedaan pandangan terjadi di internal Partai Demokrat dalam menghadapi Pilpres 2019. Meski ditingkat pusat telah menyatakan mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kini terungkap Demokrat di tingkat provinisi tak solid mendukung pasangan tersebut.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkap ada 7 DPD atau pengurus provinsi yang menyatakan sikapnya memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun, 4 DPD di antaranya justru akan diberi dispensasi alias dibebaskan dari sanksi partai dengan dalih di provinsi tersebut bukan lumbung Prabowo-Sandi.
"Secara umum, dari 34 provinsi yang melakukan Rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo dan 7 provinsi meminta berkoalisi dengan Pak Jokowi, tapi tidak signifikan. Artinya, perimbangan suaranya antara 51-49 persen," kata Ferdinan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jaksel, Minggu (9/9).
Terkait dispensasi, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto mengungkapkan hal itu diberikan karena di beberapa wilayah dukungan kadernya untuk Jokowi-Ma'ruf mencapai 90 persen. Agus menekankan bahwa sikap tersebut dipilih Demokrat demi menang di Pileg 2019.
"Kita melihat di daerah-daerah khususnya di Papua ini memang mayoritas masyarakat, terutama mayoritas pengurus menghendaki Pak Jokowi," kata Agus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/9).
"Sehingga inilah strategi yang kita pikirkan. Sekarang strategi untuk seperti apa dalam case Papua," imbuhnya.
Pola Demokrat ini seakan menunjukkan mereka bermain dua kaki. Berikut tanggapan tanggapan dari partai lainnya terkait sikap Partai Demokrat:
1. PKS “Santai” Melihat Keputusan Demokrat
PKS sebagai salah satu koalisi di Pilpres 2019 mengaku tak ingin berpikir pusing terkait sikap Demokrat. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian bahkan enggan banyak komentar soal sikap Demokrat yang sebagian mendukung Jokowi-Ma’ruf lantaran menrupakan urusan dapur organisasi partai lain.
“Saya kira bawa santai aja, tapi kami ingin ke dalam PKS. PKS insyaAllah solid. Bagi kami ketika kami komitmen mendukung, maka tidak boleh ada satu pun struktur partai yang tidak mendukung penuh keputusan partai, itu soliditas kader kami miliki,” kata Pipin di sela acara rakornas pemenangan pemilu PKS, di Salak Tower Hotel, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/9).
AHY, Prabowo, dan Sandi di Kantor KPU, Jakarta. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
2. Gerindra Yakin Demokrat Tetap All Out untuk Prabowo
Partai Gerindra menyakini bahwa Demokrat tetap akan loyal untuk mendukung Prabowo - Sandi di Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengutarakan hal tersebut dilihat dari partisipasi Demokrat di setiap pertemuan partai koalisi.
"Kami masih percaya Partai Demokrat tetap all out mendukung Prabowo-Sandi. Tidak ada dukung-dukung yang lain," tutur Riza kepada kumparan, Minggu (9/9).
"Dengan setianya Demokrat saya juga yakin Prabowo-Sandi ya bisa menang di 2019," sambungnya.
3. Hanura: SBY Pernah “Ditipu” Prabowo
Sementara itu, Partai Hanura sebagai salah satu pengusung Jokowi - Ma'ruf menilai sikap dua kaki itu muncul karena proses politk yang terjadi antara Gerindra dan Demokrat. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menilai selama ini Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa banyak dipermainkan oleh Prabowo.
"Karena juga kadernya kecewa di bawah itu loh yang marah dan kecewa bukan hanya Pak SBY. Siapa pun kader Demokrat pasti akan kecewa dan marah. Dia merasa karena ketum dikadalin, lebih baik dukung Jokowi saja. Bukan main dua kaki juga, ada sebab akibatnya, " kata Inas kepada wartawan, Senin (10/9).
Kekecewaan itu, menurut Inas, bermula saat Prabowo menjanjikam Ketua Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres namun tak terealisasi. Kedua, lanjut dia, soal posisi ketua tim sukses yang akhirnya dijabat oleh kader Gerindra, Djoko Santoso, padahal posisi strategis itu juga dijanjikan untuk Demokrat.
Suasana pendaftaran Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
4. PSI Nilai Demokrat Wajar Jika “Mendua”
Partai Solidaritas menilai sikap Demokrat tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, Sekjen PSI menilai Gerindra terlalu mendominasi peran dibanding partai sesama koalisi, yakni PAN, PKS, dan Demokrat.
Menurut Anton, dalam berpolitik, khususnya berkoalisi, masing-masing partai seharusnya dapat berbagi peran dan tanggung jawab. "Pertama, saya kira pilihan itu pilihan yang wajar dilakukan oleh kader Partai Demokrat," ujar Raja Juli saat dihubungi wartawan, Senin (10/9).
Sehingga, kata Anton, dirinya memahami sikap Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi - Ma'ruf. "Karena Politik ini 'kan soal berbagi kerja dan juga berbagi tanggung jawab. Dan sekarang semua didominasi oleh Gerindra, presiden, wakil presiden, ketua pemenangan, sekretaris sama bendahara pemenangan, katanya juga dari Gerindra," ucapnya.
5. PDIP: Demi Sukses Pileg 2019
PDIP memaklumi sikap Demokrat yang memberikan dispensasi kepada kader di daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai sikap sejumlah kader Demokrat itu bukannya tanpa alasan.
Ia menilai kader Demokrat telah merasakan dan melihat langsung prestasi yang diraih oleh Jokowi dalam memimpin pemerintahan saat ini, khususnya pembangunan di luar Jawa.
"Kita maklum Partai Demokrat dalam posisi sulit atas realitas tidak nyambung dan koherennya antara kepentingan elite partai dan kader di basis," kata Eva kepada wartawan, Senin (10/9).
"Dengan kinerja luar biasa Jokowi terutama di Papua dan luar Jawa, sulit untuk tidak mendukung Jokowi karena rakyat di sana pro Jokowi," lanjutnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengungkap ada 7 DPD atau pengurus provinsi yang menyatakan sikapnya memilih mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun, 4 DPD di antaranya justru akan diberi dispensasi alias dibebaskan dari sanksi partai dengan dalih di provinsi tersebut bukan lumbung Prabowo-Sandi.
"Secara umum, dari 34 provinsi yang melakukan Rakorda, ada 23 provinsi yang meminta berkoalisi dengan Pak Prabowo dan 7 provinsi meminta berkoalisi dengan Pak Jokowi, tapi tidak signifikan. Artinya, perimbangan suaranya antara 51-49 persen," kata Ferdinan di kediaman SBY, Mega Kuningan, Jaksel, Minggu (9/9).
Terkait dispensasi, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto mengungkapkan hal itu diberikan karena di beberapa wilayah dukungan kadernya untuk Jokowi-Ma'ruf mencapai 90 persen. Agus menekankan bahwa sikap tersebut dipilih Demokrat demi menang di Pileg 2019.
"Kita melihat di daerah-daerah khususnya di Papua ini memang mayoritas masyarakat, terutama mayoritas pengurus menghendaki Pak Jokowi," kata Agus di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/9).
"Sehingga inilah strategi yang kita pikirkan. Sekarang strategi untuk seperti apa dalam case Papua," imbuhnya.
Pola Demokrat ini seakan menunjukkan mereka bermain dua kaki. Berikut tanggapan tanggapan dari partai lainnya terkait sikap Partai Demokrat:
1. PKS “Santai” Melihat Keputusan Demokrat
PKS sebagai salah satu koalisi di Pilpres 2019 mengaku tak ingin berpikir pusing terkait sikap Demokrat. Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian bahkan enggan banyak komentar soal sikap Demokrat yang sebagian mendukung Jokowi-Ma’ruf lantaran menrupakan urusan dapur organisasi partai lain.
“Saya kira bawa santai aja, tapi kami ingin ke dalam PKS. PKS insyaAllah solid. Bagi kami ketika kami komitmen mendukung, maka tidak boleh ada satu pun struktur partai yang tidak mendukung penuh keputusan partai, itu soliditas kader kami miliki,” kata Pipin di sela acara rakornas pemenangan pemilu PKS, di Salak Tower Hotel, Bogor, Jawa Barat, Senin (10/9).
AHY, Prabowo, dan Sandi di Kantor KPU, Jakarta. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)2. Gerindra Yakin Demokrat Tetap All Out untuk Prabowo
Partai Gerindra menyakini bahwa Demokrat tetap akan loyal untuk mendukung Prabowo - Sandi di Pilpres 2019. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengutarakan hal tersebut dilihat dari partisipasi Demokrat di setiap pertemuan partai koalisi.
"Kami masih percaya Partai Demokrat tetap all out mendukung Prabowo-Sandi. Tidak ada dukung-dukung yang lain," tutur Riza kepada kumparan, Minggu (9/9).
"Dengan setianya Demokrat saya juga yakin Prabowo-Sandi ya bisa menang di 2019," sambungnya.
3. Hanura: SBY Pernah “Ditipu” Prabowo
Sementara itu, Partai Hanura sebagai salah satu pengusung Jokowi - Ma'ruf menilai sikap dua kaki itu muncul karena proses politk yang terjadi antara Gerindra dan Demokrat. Ketua DPP Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menilai selama ini Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa banyak dipermainkan oleh Prabowo.
"Karena juga kadernya kecewa di bawah itu loh yang marah dan kecewa bukan hanya Pak SBY. Siapa pun kader Demokrat pasti akan kecewa dan marah. Dia merasa karena ketum dikadalin, lebih baik dukung Jokowi saja. Bukan main dua kaki juga, ada sebab akibatnya, " kata Inas kepada wartawan, Senin (10/9).
Kekecewaan itu, menurut Inas, bermula saat Prabowo menjanjikam Ketua Kogasma Demokrat Agus Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres namun tak terealisasi. Kedua, lanjut dia, soal posisi ketua tim sukses yang akhirnya dijabat oleh kader Gerindra, Djoko Santoso, padahal posisi strategis itu juga dijanjikan untuk Demokrat.
Suasana pendaftaran Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai capres-cawapres 2019 di kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/8/2018). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)4. PSI Nilai Demokrat Wajar Jika “Mendua”
Partai Solidaritas menilai sikap Demokrat tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, Sekjen PSI menilai Gerindra terlalu mendominasi peran dibanding partai sesama koalisi, yakni PAN, PKS, dan Demokrat.
Menurut Anton, dalam berpolitik, khususnya berkoalisi, masing-masing partai seharusnya dapat berbagi peran dan tanggung jawab. "Pertama, saya kira pilihan itu pilihan yang wajar dilakukan oleh kader Partai Demokrat," ujar Raja Juli saat dihubungi wartawan, Senin (10/9).
Sehingga, kata Anton, dirinya memahami sikap Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi - Ma'ruf. "Karena Politik ini 'kan soal berbagi kerja dan juga berbagi tanggung jawab. Dan sekarang semua didominasi oleh Gerindra, presiden, wakil presiden, ketua pemenangan, sekretaris sama bendahara pemenangan, katanya juga dari Gerindra," ucapnya.
5. PDIP: Demi Sukses Pileg 2019
PDIP memaklumi sikap Demokrat yang memberikan dispensasi kepada kader di daerah yang mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menilai sikap sejumlah kader Demokrat itu bukannya tanpa alasan.
Ia menilai kader Demokrat telah merasakan dan melihat langsung prestasi yang diraih oleh Jokowi dalam memimpin pemerintahan saat ini, khususnya pembangunan di luar Jawa.
"Kita maklum Partai Demokrat dalam posisi sulit atas realitas tidak nyambung dan koherennya antara kepentingan elite partai dan kader di basis," kata Eva kepada wartawan, Senin (10/9).
"Dengan kinerja luar biasa Jokowi terutama di Papua dan luar Jawa, sulit untuk tidak mendukung Jokowi karena rakyat di sana pro Jokowi," lanjutnya.
0 Response to " "
Posting Komentar