VIVA - Publik di tanah air saat ini diramaikan dengan polemik gerakan tagar 2019 ganti presiden. Ada yang pro ada yang kontra.

Terbaru adalah rencana deklarasi gerakan itu di Pekan Baru, Riau, dan Surabaya mendapatkan reaksi penolakan dari sejumlah orang atau elemen masyarakat lainnya. Kepolisian dan aparat keamanan lainnya pun melarang gerakan #2019GantiPresiden tersebut.

Sejauh ini, Presiden Jokowi tidak memberikan reaksinya. Apakah setuju dengan pelarangan gerakan tersebut, dan merestui tindakan aparat serta sejumlah orang yang menolak, atau mengizinkan aspirasi itu disampaikan karena masih dalam konteks demokrasi.

Namun, kritik tajam tetap mengarah ke Jokowi. Salah satunya dari mantan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Melalui akun Twitternya, Rizal mengingatkan Jokowi agar tidak alergi dengan gerakan demokrasi seperti diskusi atau penyampaian aspirasi-aspirasi publik. Bila dia melarang, justru itu berdampak buruk baginya sendiri.

"Mas Jokowi, melarang diskusi-diskusi dan gerakan-gerakan aspirasi publik adalah 'kampanye' terburuk untuk mas Jokowi," kata Rizal, dikutip VIVA, Senin, 27 Agustus 2018.

Rizal menuturkan, dia dan kawan-kawannya bahkan sampai masuk jeruji besi gara-gara memperjuangkan kebebasan berpendapat dan demokrasi. Dia berharap Jokowi tidak mengulangi rezim otoriter di masa Orde Baru.

"Kami dan banyak kawan-kawan melawan sikap-sikap otoriter, bahkan sampai di penjara 1,5 tahun. Jangan tarik mundur demokrasi. You are in power, tolong pakai cara-cara elegan."