KRICOM - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi serius adanya dugaan pemberian uang dari Sandiaga Uno kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

"Saya mengusulkan KPU dan Bawaslu khususnya, jelas ini dari awal pertama-pertama benar kata Pak Sandi itu, saya juga pengin tahu bagaimana kita membiayai kampanye Pilpres itu, siapa yang menanggung biayanya karena jelas pemerintah enggak menanggung," kata Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Menurutnya, pemberian uang senilai Rp 1 triliun kepada dua partai tersebut menjadi bukti mahalnya politik di Indonesia.

Oleh sebab itu, ia berharap ada pembenahan dari aturan pemilu yang saat ini diterapkan, khususnya soal pembiayaan pemilihan umum.

"Kalau ditanggung privat kan sedikit uangnya. Pembiayaan 100 juta pemilih itu enggak murah. Mahal sekali itu, makanya perlu ada pertanyaan bagaimana cara membiayai ini, jadi tantangan dari Pak Sandiaga itu positif, siapa yang harus membiayai ini," jelasnya.

Selain itu, pembiayaan negara terhadap pesta demokrasi juga dinilainya perlu sebagai antisipasi adanya bancakan dalam perhelatan Pilpres maupun Pileg.

"Supaya transparan, jangan di Pilpres seperti ini masuk dana-dana hantu, dana gelap, dana yang membuat satu hari ada utang budi dari capres dan cawapres yang harus dia bayar di belakang. Jadi baiknya lebih transparan," ungkap Fahri.

"Sekarang ada orang kaya seperti Pak Sandiaga, dia mau membiayai pribadi. Makanya dia tanya, boleh enggak dia membiayai sekian, kalau setahu saya kan batas dari sumbangan pribadi cuma Rp 5 miliar dan sumbangan koorporasi cuma Rp 25 miliar," pungkasnya.