KRICOM - Pemerintah menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebuah gerakan makar. Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin.

"#2019GantiPresiden itu adalah makar," tegas Ngabalin kepada wartawan, Senin (27/8/2018).

Ngabalin menambahkan, #2019GantiPresiden dianggap gerakan makar lantaran tagar itu mempunyai semangat berbeda dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Terhitung tanggal 1 Januari 2019 pukul 00.00 WIB presiden harus diganti. Sementara 27 April 2019 baru pemilu," imbuhnya.

"Sementara pemilu itu bukan ganti presiden, pemilu itu adalah pemilihan presiden baru," lanjutnya.

Ngabalin pun menyebut kelompok gerakan #2019GantiPresiden sebagai Gerombolan Pengacau Keamanan Negara.

"Saya memberi nama 'Gerombolan Pengacau Keamanan Negara'," pungkasnya.

Seperti diketahui, deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru dan Surabaya mendapat penolakan dari warga lokal. Di Pekanbaru, aktivis #2019GantiPresiden, Neno Warisman ditolak warga saat berada di bandara.

Sementara itu, Ahmad Dhani juga ditolak oleh masyarakat saat menggelar deklarasi di Surabaya, Jawa Timur.