Sebesar 51 persen saham PT Freeport Indonesia saat ini telah resmi dimiliki Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Penandatanganan pengalihan saham dari Freeport ke Inalum telah dilakukan pada hari ini di Jakarta, Kamis (12/7/2018). Nilai transaksinya sekitar US$3,85 miliar.

Sebelum penandatanganan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bersyukur dengan telah tercapainya kesepakatan awal dalam rangka peningkatan kepemilikan saham Freeport oleh pemerintah, yaitu dari 9,36 persen menjadi 51 persen. "Alhamdulillah," kata Jokowi di sela peringatan Hari Koperasi Nasional di Tangerang, Kamis (12/7/2018).

Menurut Jokowi, kesepakatan ini tidak gampang diraih. Dibutuhkan waktu selama 3,5 tahun untuk menegosiasikan keinginan pemerintah untuk memperbesar kepemilikan di salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Sebelumnya, selama 50 tahun Freeport beroperasi di Indonesia, pemerintah hanya mampu menggenggam 9,36 persen sahamnya.

“Jangan dipikir ini mudah, sangat alot sekali dan begitu sangat intens, terutama dalam 1,5 tahun terakhir. Karena ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah,” kata Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan, keberhasilan melakukan negosiasi ini merupakan sebuah lompatan. Diharapkan, nantinya Indonesia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar, baik dari pajak, royalti, dividen, dan retribusi. Sehingga, nilai tambah dari komunitas tambang yang ada di tambang Freeport Indonesia dapat lebih dinikmati oleh masyarakat.

“Kepentingan nasional tetap harus dinomorsatukan, termasuk untuk masyarakat asli Papua," pungkasnya.