Perwakilan PA 212, KH Asep Syarifudin yang merupakan salah satu delegasi massa aksi 67 saat menemui pihak Kemendagri, menyinggung Cagub Sumatera Utara (Sumut), Djarot Saiful Hidayat yang telah memiliki KTP elektronik domisili Sumut.

Sedangkan, banyak masyarakat yang hingga kini belum menerima KTP elektronik meski sudah menunggu selama bertahun-tahun.

"Di sini ada saudara kami yang sudah 2 tahun tidak dapat e-KTP. Kok Djarot nyalon jadi Gubernur Sumatera Utara, baru berapa detik bisa jadi warga sana, e-KTP-nya sudah jadi. Adil tidak? Kacau tidak? Ini tadi kami sampaikan ke Kemendagri kalau pejabat negara yang bagian dari rezim ini dipermudah, tetapi kepada rakyat disia-siakan," ujar Asep saat berorasi, Jumat (6/7/2018).

Selain itu, Asep juga menyampaikan aspirasi massa aksi 67 kepada Kapuspen Kemendagri, Bahtiar mengenai masalah KTP eletronik yang sempat tercecer di sejumlah daerah.

Hal itu, sambung Asep, patut menjadi konsentrasi Kemendagri lantaran dikhawatirkan terjadi kecurangan saat Pilpres 2019.

"Kami juga sampaikan keluhan ada e-KTP yang tercecer di mana-mana. Ada juga masalah kenapa e-KTP itu selisihnya dengan daftar pemilih tetap sampai 50 juta? Ini kan khawatir kalau Pilpres ada yang curang, manipulasi. Karena kami ingin presiden yang pilihan rakyat. Kami tidak mau pilih presiden yang takut sama kaus ganti presiden," keluhnya.

Oleh sebab itu, ia meminta agar pihak Kemendagri khususnya Mendagri, Tjahjo Kumolo untuk bisa bekerja secara profesional. Apabila tidak sesuai dengan harapannya, mereka meminta agar presiden untuk segera mencopot jabatan Mendagri.