Loading...
Loading...
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyindir Jusuf Kalla yang disebutnya bersikeras maju menjadi wakil presiden untuk ketiga kalinya.
"Ada yang ngotot mau jadi wapres 3 x. Ndak peduli, itu khianati amanah reformasi, buka pandora box ‘political decay.’ Padahal kinerja ekonomi payah karena sibuk akumulasi proyek. Jadi bertanya-tanya: apakah ini hanya sekedar untuk bisa proteksi gurita business, atau “survival” bisnis," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Partai Perindo -- partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo. Disebutkan dalam pasal itu, calon presiden dan calon wakil presiden bukan tokoh yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.
Melalui akun Twitter @RamliRizal, Rizal Ramli menambahkan: “Dagang kekuasaan itu memang enak dan gurih”. 2004 belum masuk daftar 100 orang terkaya Indonesia. Hari ini masuk 52 orang terkaya Indonesia, apalagi kalau bukan dagang kekuasaan. Belum kroni-kroninya.. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tolong selaraskam akal budi dan hati nurani," katanya.
Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah melalui akun Twitter @husainabdullah1 menanggapi pendapat Rizal Ramli. Menurut dia, Jusuf Kalla berhak menjadi pihak terkait dalam uji materi itu.
"Bang @RamliRizal hak konstitusional Pak JK menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 n UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk mendapatkan kepastian. Ini urusan hukum, kita tunggu aja keputusan MK," kata Husain Abdullah.
Husain Abdullah menambahkan untuk mempertahankan bisnis dan mengembangkan bisnis tidak perlu jadi penguasa.
"Malah negara butuh banyak pengusaha termasuk mengundang investor asing. Saat ini jauh lebih penting pengusaha UMKM dari pada orang yang sekedar berkoar-koar," kata dia.
Husain Abdullah juga menanggapi pernyataan Rizal Ramli tentang dagang kekuasaan.
"Dengan KPK jaman now dagang kekuasaan tidak laku. Pak JK sendiri sudah kaya jauh sebelum jadi penguasa. Jadi penguasa yang benar seperti Pak JK malah sulit mengembangkan bisnis. Kalau mau memanfaatkan kekuasaan sejak 2004, harusnya bukan rangking 50-an, tapi bisa masuk 10 besar. Faktanya tidak," kata dia. []
"Ada yang ngotot mau jadi wapres 3 x. Ndak peduli, itu khianati amanah reformasi, buka pandora box ‘political decay.’ Padahal kinerja ekonomi payah karena sibuk akumulasi proyek. Jadi bertanya-tanya: apakah ini hanya sekedar untuk bisa proteksi gurita business, atau “survival” bisnis," katanya.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajukan diri menjadi pihak terkait dalam judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 169 huruf n ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan Partai Perindo -- partai yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo. Disebutkan dalam pasal itu, calon presiden dan calon wakil presiden bukan tokoh yang pernah menjadi presiden atau wakil presiden sebanyak dua periode.
Melalui akun Twitter @RamliRizal, Rizal Ramli menambahkan: “Dagang kekuasaan itu memang enak dan gurih”. 2004 belum masuk daftar 100 orang terkaya Indonesia. Hari ini masuk 52 orang terkaya Indonesia, apalagi kalau bukan dagang kekuasaan. Belum kroni-kroninya.. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tolong selaraskam akal budi dan hati nurani," katanya.
Juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah melalui akun Twitter @husainabdullah1 menanggapi pendapat Rizal Ramli. Menurut dia, Jusuf Kalla berhak menjadi pihak terkait dalam uji materi itu.
"Bang @RamliRizal hak konstitusional Pak JK menjadi pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 n UU Nomor 7 Tahun 2017, untuk mendapatkan kepastian. Ini urusan hukum, kita tunggu aja keputusan MK," kata Husain Abdullah.
Husain Abdullah menambahkan untuk mempertahankan bisnis dan mengembangkan bisnis tidak perlu jadi penguasa.
"Malah negara butuh banyak pengusaha termasuk mengundang investor asing. Saat ini jauh lebih penting pengusaha UMKM dari pada orang yang sekedar berkoar-koar," kata dia.
Husain Abdullah juga menanggapi pernyataan Rizal Ramli tentang dagang kekuasaan.
"Dengan KPK jaman now dagang kekuasaan tidak laku. Pak JK sendiri sudah kaya jauh sebelum jadi penguasa. Jadi penguasa yang benar seperti Pak JK malah sulit mengembangkan bisnis. Kalau mau memanfaatkan kekuasaan sejak 2004, harusnya bukan rangking 50-an, tapi bisa masuk 10 besar. Faktanya tidak," kata dia. []
0 Response to " "
Posting Komentar