Loading...
Loading...
Yayasan Daarunnajaat di Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat memecat guru SDIT Darul Maza, Robiatul Adawiyah karena memilih Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat 2018. Namun akhirnya pemecatan itu tak terjadi dan pihak yayasan kemudian meminta maaf kepada Robiatul.
Robiatul pun memaafkan namun ia tak akan kembali mengajar di SDIT Darul Maza. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, pemecatan guru SDIT karena memilih Ridwan Kamil mencederai demokrasi.
"Saya rasa begini, ini jangan terulang lagi, jadi ini bagian dari proses berdemokrasi. Jika kita sudah sepakat berdemokrasi artinya sudah sepakat untuk berbeda," kata Ujang Komarudin kepada kumparan, Sabtu (30/6).
"Jadi apapun pilihannya walaupun dalam naungan yang sama, lembaga yang sama atau institusi yang sama, bahkan dalam keluarga pun jika berbeda itu harus dihargai. Ketika ini terjadi, artinya apa? Jadi sebagian masyarakat masih belum siap berdemokrasi," lanjut dia.
"Ini adalah implikasi karena kita belum siap memilih pemimpin yang memang disepakati bersama dalam demokrasi ini," ucap Ujang Komarudin.
Di sisi lain, Ujang menegaskan, ada perintah oleh yayasan agar Robiatul memilih calon yang lain juga. Sejatinya memang pilihan itu tidak boleh dipaksakan oleh siapapun termasuk pimpinan yayasan.
"Karena dalam demokrasi, suara pemilih, siapapun itu, termasuk guru SDIT itu berhak untuk memilih siapapun termasuk untuk memilih Ridwan Kamil. Karena kita sudah konsesus bahwa kita sepakat berdemokrasi," tuturnya.
Kasus ini mencuat bermula dari potongan percakapan via Whatsapp yang menyebar di media sosial. Robiatul dalam percakapan Whatsapp itu diketahui saat Pilkada Jawa Barat menyalurkan aspirasinya ke Rahmat Effendi, calon wali kota Bekasi dan Ridwan Kamil, calon gubernur Jawa Barat.
Aspirasi Robiatul yang berbeda ini rupanya menjadi persoalan. Salah seorang pengurus SDIT itu menilai pilihan Robiatul berbeda dengan kebijakan yayasan. Hingga akhirnya, keluar kalimat agar Robiatul tak mengajar lagi di SDIT tersebut.
Robiatul pun memaafkan namun ia tak akan kembali mengajar di SDIT Darul Maza. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, pemecatan guru SDIT karena memilih Ridwan Kamil mencederai demokrasi.
"Saya rasa begini, ini jangan terulang lagi, jadi ini bagian dari proses berdemokrasi. Jika kita sudah sepakat berdemokrasi artinya sudah sepakat untuk berbeda," kata Ujang Komarudin kepada kumparan, Sabtu (30/6).
"Jadi apapun pilihannya walaupun dalam naungan yang sama, lembaga yang sama atau institusi yang sama, bahkan dalam keluarga pun jika berbeda itu harus dihargai. Ketika ini terjadi, artinya apa? Jadi sebagian masyarakat masih belum siap berdemokrasi," lanjut dia.
Ujang menegaskan seharusnya pihak yayasan tidak menghalang-halangi atau sampai memecat Robiatul karena berbeda pandangan politik.
"Ini adalah implikasi karena kita belum siap memilih pemimpin yang memang disepakati bersama dalam demokrasi ini," ucap Ujang Komarudin.
Di sisi lain, Ujang menegaskan, ada perintah oleh yayasan agar Robiatul memilih calon yang lain juga. Sejatinya memang pilihan itu tidak boleh dipaksakan oleh siapapun termasuk pimpinan yayasan.
"Karena dalam demokrasi, suara pemilih, siapapun itu, termasuk guru SDIT itu berhak untuk memilih siapapun termasuk untuk memilih Ridwan Kamil. Karena kita sudah konsesus bahwa kita sepakat berdemokrasi," tuturnya.
Kasus ini mencuat bermula dari potongan percakapan via Whatsapp yang menyebar di media sosial. Robiatul dalam percakapan Whatsapp itu diketahui saat Pilkada Jawa Barat menyalurkan aspirasinya ke Rahmat Effendi, calon wali kota Bekasi dan Ridwan Kamil, calon gubernur Jawa Barat.
Aspirasi Robiatul yang berbeda ini rupanya menjadi persoalan. Salah seorang pengurus SDIT itu menilai pilihan Robiatul berbeda dengan kebijakan yayasan. Hingga akhirnya, keluar kalimat agar Robiatul tak mengajar lagi di SDIT tersebut.
0 Response to " "
Posting Komentar