Loading...
Loading...
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggalang dana dari publik untuk menyokong kebutuhan pencapresannya pada Pilpres 2019. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut Prabowo tidak memiliki dana besar karena bukan penguasa.
Berbeda dengan Prabowo, menurut Fahri, sebagai incumbent, Presiden Joko Widodo pasti memiliki dana sokongan yang besar dari proyek-proyek yang dibangun saat ini. Dia menyebut, Jokowi memiliki sumber dana politik yang besar dari para pengusaha-pengusaha di belakangnya.
“Banyak orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper-koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent. Jadi nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project-nya banyak,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
“Orang-orang yang dapet fee (dari proyek) itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa. Nah terus yang menantang ini dari mana duitnya, ya enggak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya kenclengan mesjid, seribu, dua ribu,” imbuh Fahri.
Menurut Fahri, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 3 hingga Rp 5 triliun bagi seorang capres untuk maju pada pilpres. Sehingga hal itu yang menyebabkan seorang kandidat capres yang bukan penguasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan logistiknya di pilpres.
“Dari mana duit sebanyak itu. Itu yang membuat dia (Prabowo) bingung, sementara mau fundraising, masyarakat kita enggak berani (terbuka). Kalau kelas menengah nyumbang kan, enggak berani dia (secara terbuka), hamba allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah, dia bisa digencet bisnisnya,” jelasnya.
Karena, selama ini menurut Fahri tidak ada UU yang memproteksi para penyokong dana seorang capres. Sebab, kata Fahri, sangat tidak mungkin capres membiayai pencapresan hingga triliunan rupiah secara pribadi. Dan penyumbang tentu akan meminta timbal baliknya.
“Kan enggak mungkin dia biayai sendiri hingga triliunan yang nolnya ini ada 12. Kan gila ini. Mana ada orang mau nyumbang sekian triliun kalau nanti nggak ada hasilnya. Ya itulah kemudian, balas jasa itu proyek-proyek yang sekarang ada ini kan balas jasa politik semua,” tutup Fahri.
Berbeda dengan Prabowo, menurut Fahri, sebagai incumbent, Presiden Joko Widodo pasti memiliki dana sokongan yang besar dari proyek-proyek yang dibangun saat ini. Dia menyebut, Jokowi memiliki sumber dana politik yang besar dari para pengusaha-pengusaha di belakangnya.
“Banyak orang nyumbang lewat belakang aja, berkoper-koper tuh. Dan itu yang terjadi kepada penguasa terutama incumbent. Jadi nanti di pilpres ini yang paling banyak duitnya memang Pak Jokowi. Karena dia incumbent, on going project-nya banyak,” kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/6).
“Orang-orang yang dapet fee (dari proyek) itu kan pasti mau nyumbang kepada penguasa. Nah terus yang menantang ini dari mana duitnya, ya enggak ada. Mau minta ke masyarakat, masyarakat isinya kenclengan mesjid, seribu, dua ribu,” imbuh Fahri.
Menurut Fahri, setidaknya dibutuhkan sekitar Rp 3 hingga Rp 5 triliun bagi seorang capres untuk maju pada pilpres. Sehingga hal itu yang menyebabkan seorang kandidat capres yang bukan penguasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan logistiknya di pilpres.
“Dari mana duit sebanyak itu. Itu yang membuat dia (Prabowo) bingung, sementara mau fundraising, masyarakat kita enggak berani (terbuka). Kalau kelas menengah nyumbang kan, enggak berani dia (secara terbuka), hamba allah dia nyumbangnya, kenapa? Ketahuan sama pemerintah, dia bisa digencet bisnisnya,” jelasnya.
Karena, selama ini menurut Fahri tidak ada UU yang memproteksi para penyokong dana seorang capres. Sebab, kata Fahri, sangat tidak mungkin capres membiayai pencapresan hingga triliunan rupiah secara pribadi. Dan penyumbang tentu akan meminta timbal baliknya.
“Kan enggak mungkin dia biayai sendiri hingga triliunan yang nolnya ini ada 12. Kan gila ini. Mana ada orang mau nyumbang sekian triliun kalau nanti nggak ada hasilnya. Ya itulah kemudian, balas jasa itu proyek-proyek yang sekarang ada ini kan balas jasa politik semua,” tutup Fahri.
0 Response to " "
Posting Komentar