Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan soal utang yang disebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subiantomencapai Rp 9.000 triliun. Kemenkeu menyebutkan bahwa seharusnya Prabowo memahami soal utang.

Melalui akun Facebooknya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti menuliskan seharusnya Prabowo yang juga sebagai pengusaha memahami soal utang. Utang merupakan hal yang normal untuk melakukan ekspansi usaha dalam dunia bisnis.

"Sebagai tokoh politik yang memiliki perusahaan, Pak Prabowo tentu paham bahwa adalah hal yang normal bagi sebuah perusahaan untuk melakukan utang. - Bahkan semua perushaan untuk melakukan operasi usaha dan investasi hampir selalu menggunakan pembiayaan utang, maka dikenal kredit modal kerja dan kredit Invetasi," tulis Frans seperti dikutip detikFinance, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Frans menambahkan, utang yang ditarik asal digunakan untuk hal yang produktif akan memberikan hasil yang lebih baik. Dengan demikian, kewajiban pembayaran utang nantinya bisa dilunasi.

"Utang sepanjang digunakan untuk melakukan hal produktif dan menghasilkan penerimaan kembali, maka kewajiban tersebut akan dapat dibayarkan kembali," kata Frans.

Utang juga bukan hal yang seharusnya digunakan untuk menakuti masyarakat.

"Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa utang bukan tujuan, dan utang juga bukan momok yang nampaknya sering digunakan sebagai komoditas politik untuk menakuti rakyat," tulis Frans.

"Utang negara termasuk yang berbentuk syariah adalah instrumen pembiayaan yang dapat digunakan oleh negara untuk mencapai tujuan, selama dikelola secara hati-hati, akuntabel, transparan dan bertanggung jawab," tambahnya.