Deputi VII Media Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Putu Rudana Supadma, menyayangkan pernyataan Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa kedua partai ini akan berkoalisi dalam Pemilihan Presiden 2019. "Pernyataan itu hanya klaim sepihak yang disampaikan oleh Sandiaga Uno," kata Putu, Selasa, 19 Juni 2019. "Tentang sikap dan posisi Partai Demokrat yang seolah-olah sudah pasti berkoalisi dengan Gerindra dalam Pemilu 2019, itu tidak benar."

Wacana koalisi antara Demokrat dengan Gerindra ini muncul dari pernyataan Sandiaga Uno pada Senin (18/06). Kepada wartawan, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan sudah bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono. "Saya ketemu dengan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) selama tiga hari ini, memang Pak SBY bertitip pesan 'Insya Allah kita bersama-sama di 2019 ini'," kata Sandiaga.

Putu mengatakan tidak pernah ada pesan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lewat Agus Harimurti Yudhoyono. "Dalam pertemuan tiga hari lalu, Mas AHY bertemu dengan Sandiaga Uno dalam acara Halal Bi Halal Idul Fitri, bukan pertemuan politik," kata Putu.


Menurut Putu, AHY yang juga Komandan Kogasma menyayangkan pernyataan Sandiaga Uno. Putu mengatakan Agus Harimurti meminta kepada semua pihak untuk bisa mencegah pernyataan-pernyataan yang tidak faktual baik secara sengaja maupun tidak disengaja. "Ini untuk menghindari terjadinya kebingungan di tengah masyarakat," ujar Putu.

Untuk memuluskan koalisi dengan Demokrat, Sandiaga bahkan mengatakan sedang mempersiapkan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan SBY. "Saat ini AHY tengah mengatur waktu untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto," kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, koalisi antara Gerindra dan Demokrat akan mengusung isu pemerataan ekonomi sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Isu tersebut khususnya menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. "Mudah-mudahan Pak SBY dan AHY bisa sepakat dengan platform yang kami dorong, yaitu ekonomi Pasal 33," ucap Sandiaga.