Loading...
Loading...
Meski acara Car Free Day (CFD) melarang kegiatan politik, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam twitternya mengajak netizen menghadiri 'Deklarasi Akbar Relawan Nasional #2019GantiPresiden Konstitusional' Minggu (6/5) mendatang.
Menanggapi hal itu Anggota Komisi A DPRD Gembong Warsono mengatakan pemprov harus tegas melakukan pengawasan di Area CFD sehingga aturan yang telah dikeluarkan pemprov DKI tidak dinilai hanya sekedar ucapan belaka.
"Pemda harus tegas melakukan pengawasan jangan sampai ini hanya omong doang," kata Gembong kepada AKURAT.CO Jumat (4/5).
Gembong melanjutakn peraturan tersebut harus dikawal katat sehingga tidak ada pihak yang mendompleng acara CFD untuk berpolitik terutama menjelang Pilpres 2019 mendatang.
"Tinggal Pemdanya aja kalau Pemdanya sudah melarang, tinggal pengawasannya aja gimana. Tugasnya adalah tugas pengawasan," ujarnya.
Poltisi PDIP itu menilai bila pihak PKS tetap Keukeh menggelar acara tersebut maka mereka tidak mengaragai pemprov khususnya Gubernur Anies dan wakilnya Sandiaga Uno.
"Kalau mereka tetap melakukan kegiatan ini artinya mereka tidak menghargai Sandiga dan tidak menghargai peraturan. Semua Warga harus mematuhi peraturan yang ada," tukasnya.
Sebelumnya Sandiaga menegaskan akan menegakkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraaan Bermotor (HBKB).
Bila ada yang melanggar pergub, ia memastikan pihaknya akan memboyong pelaku keluar CFD. "Oh akan kita garuk. Kita akan peringatan dengan sopan dan santun. Tindakan-tindakan di luar Pergub tersebut kita arahkan keluar CFD," tegas Sandiaga di kawasan Jakarta Timur, Jumat (4/5).
Sandiaga mengaku pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan Pergub HBKB. Kegiatan yang hanya diperkenankan di CFD yaitu, olahraga, sosial budaya, silaturahmi antar warga, bukan untuk kegiatan politik.
"Itu (penegakkan Pergub) yang kita pastikan, nanti tanggal 6 Mei mohon masyarakat juga membantu mengawal ini sehingga CFD kita milik kita bersama," imbuhnya.[]
Menanggapi hal itu Anggota Komisi A DPRD Gembong Warsono mengatakan pemprov harus tegas melakukan pengawasan di Area CFD sehingga aturan yang telah dikeluarkan pemprov DKI tidak dinilai hanya sekedar ucapan belaka.
"Pemda harus tegas melakukan pengawasan jangan sampai ini hanya omong doang," kata Gembong kepada AKURAT.CO Jumat (4/5).
Gembong melanjutakn peraturan tersebut harus dikawal katat sehingga tidak ada pihak yang mendompleng acara CFD untuk berpolitik terutama menjelang Pilpres 2019 mendatang.
"Tinggal Pemdanya aja kalau Pemdanya sudah melarang, tinggal pengawasannya aja gimana. Tugasnya adalah tugas pengawasan," ujarnya.
Poltisi PDIP itu menilai bila pihak PKS tetap Keukeh menggelar acara tersebut maka mereka tidak mengaragai pemprov khususnya Gubernur Anies dan wakilnya Sandiaga Uno.
"Kalau mereka tetap melakukan kegiatan ini artinya mereka tidak menghargai Sandiga dan tidak menghargai peraturan. Semua Warga harus mematuhi peraturan yang ada," tukasnya.
Sebelumnya Sandiaga menegaskan akan menegakkan peraturan gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraaan Bermotor (HBKB).
Bila ada yang melanggar pergub, ia memastikan pihaknya akan memboyong pelaku keluar CFD. "Oh akan kita garuk. Kita akan peringatan dengan sopan dan santun. Tindakan-tindakan di luar Pergub tersebut kita arahkan keluar CFD," tegas Sandiaga di kawasan Jakarta Timur, Jumat (4/5).
Sandiaga mengaku pihaknya telah menginstruksikan Dinas Perhubungan DKI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menegakkan Pergub HBKB. Kegiatan yang hanya diperkenankan di CFD yaitu, olahraga, sosial budaya, silaturahmi antar warga, bukan untuk kegiatan politik.
"Itu (penegakkan Pergub) yang kita pastikan, nanti tanggal 6 Mei mohon masyarakat juga membantu mengawal ini sehingga CFD kita milik kita bersama," imbuhnya.[]
0 Response to " "
Posting Komentar