Keuntungan dari pencabutan 26,25 persen saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta sebesar Rp 1 triliun rencananya akan dianggarkan untuk sektor lain seperti pembangunan atau renovasi 60 sekolah, serta pembangunan lapangan kerja dan kebutuhan masyarakat lainnya tampaknya tak disetujui semua pihak.

Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah, jika tujuan dari pencabutan saham adalah untuk dialokasikan ke sektor-sektor tersebut, akan dirasa kurang logis mengingat sektor-sektor tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Ingin mencapai dana Rp 1 triliun untuk bangun 60 sekolah, lapangan pekerjaan. Itukan di APBD sudah dianggarkan. Di APBD Rp 71 triliun sudah cukup. Kalau kaitannya jual itu untuk apa?" ujarnya saat dihubungi Kricom, Jumat (18/5/2018).

Ia beropini bahwa penjualan saham ini hanyalah untuk menuruti janji kampanye dan agenda politik Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang menyebut ingin semua usaha Pemprov halal toyibban.

"Ini karena nafsu untuk menjual sebagai janji kampanye. Ini menunjukan ada agenda lain, ada agenda politik. Sehingga memaksa untuk dijual. Bilangnya ingin yang halal toyibban, itukan sangat politis. Anies bilang menunggu konsultan? Konsultannya siapa?" lanjut Trubus.

Hingga kini dirinya masih mempertanyakan keputusan Pemprov tersebut terutama dari segi pemanfaatan.

"Jadi saya memang masih banyak teka-teki dibalik itu, terutama untuk pemanfaatan. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang. Kesannya masih belum jelas," pungkas penulis buku Sistem Pemerintahan Indonesia tersebut.