Loading...
Loading...
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo supaya birokrasi jangan sampai berbelit. Pesan tersebut selalu disampaikan Jokowi saat sidang kabinet di Istana.
"Dalam setiap kesempatan, Presiden selalu mengingatkan birokrasi harus berubah, harus cepat, tidak boleh terlalu banyak bertele-tele. Itu sering kali selalu disampaikan kesempatan khususnya di sidang kabinet," kata Moeldoko saat membuka acara 'Leader's Talk: Apa Kabar Reformasi Birokrasi' di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).
Moeldoko menyampaikan, Jokowi selalu menginstruksikan ada perbaikan kinerja birokrasi antara lain penetapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Serta membuat mal pelayanan publik di daerah.
"Pemerintah Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja birokrasi antara lain penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, penerapan sistem penerintah berbasis elektronik, penguatan kualitas pelayanan publik diantaranya mal pelayanan publik contohnya saya lihat di Banyuwangi," tutur Moeldoko.
Moeldoko melanjutkan, saat ini peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia meningkat dari sebelumnya 2016 di peringkat 121, naik menjadi peringkat 98 di tahun 2017. Naiknya peringkat itu berdasarkan penilaian World Bank.
"Indeks ini dikeluarkan oleh World Bank dengan 4 komponen kriteria yaitu kualitas pelayanan publik, kredibilitas kebijakan dunia usaha masyarakat, derajat intervensi politik dalam birokrasi, formulasi dan atau kualitas kebijakan itu sendiri semuanya semakin baik walaupun kita masih di peringkat 98," ujar Moeldoko.
Acara ini juga dihadiri Menpan-RB Asman Abnur, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, dan beberapa ahli lainnya.
"Dalam setiap kesempatan, Presiden selalu mengingatkan birokrasi harus berubah, harus cepat, tidak boleh terlalu banyak bertele-tele. Itu sering kali selalu disampaikan kesempatan khususnya di sidang kabinet," kata Moeldoko saat membuka acara 'Leader's Talk: Apa Kabar Reformasi Birokrasi' di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018).
Moeldoko menyampaikan, Jokowi selalu menginstruksikan ada perbaikan kinerja birokrasi antara lain penetapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Serta membuat mal pelayanan publik di daerah.
"Pemerintah Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerja birokrasi antara lain penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, penerapan sistem penerintah berbasis elektronik, penguatan kualitas pelayanan publik diantaranya mal pelayanan publik contohnya saya lihat di Banyuwangi," tutur Moeldoko.
Moeldoko melanjutkan, saat ini peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia meningkat dari sebelumnya 2016 di peringkat 121, naik menjadi peringkat 98 di tahun 2017. Naiknya peringkat itu berdasarkan penilaian World Bank.
"Indeks ini dikeluarkan oleh World Bank dengan 4 komponen kriteria yaitu kualitas pelayanan publik, kredibilitas kebijakan dunia usaha masyarakat, derajat intervensi politik dalam birokrasi, formulasi dan atau kualitas kebijakan itu sendiri semuanya semakin baik walaupun kita masih di peringkat 98," ujar Moeldoko.
Acara ini juga dihadiri Menpan-RB Asman Abnur, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, dan beberapa ahli lainnya.
0 Response to " "
Posting Komentar