Jaksa: Setnov Minta Bantuan Partai Demokrat Jika e-KTP Bermasalah

Loading...

Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dinilai sejak awal telah menyadari korupsi proyek e-KTP akan terungkap penegak hukum. Bahkan, jaksa penuntut umum menyebut Setya Novanto telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menghindari kejaran penegak hukum.

Jaksa KPK Ahmad Burhanudin mengungkapkan satu langkah Setya Novanto yakni meminta bantuan Partai Demokrat. Hal tersebut diutarakan jaksa saat membacakan tuntutan untuk Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/3).

"Menyadari hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum, terdakwa juga menyampaikan untuk mengantisipasi agar tidak diperiksa penegak hukum, maka terdakwa akan meminta bantuan Partai Demokrat," kata jaksa Ahmad.

Selain itu, jaksa menyebut Setya Novanto juga mempersiapkan upaya apabila akhirnya diburu oleh KPK. "Jika terdakwa dikejar KPK, terdakwa akan mempersiapkan uang sejumlah Rp 20 miliar untuk KPK," kata dia.

Kesadaran itu muncul usai adanya kesepakatan fee sebesar 5 persen dari nilai proyek e-KTP dengan pengusaha Johanes Marliem dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Kesepakan itu diperoleh saat bertemu di rumah Setya Novanto sekitar awal tahun 2011.

"Dalam pertemuan itu Andi menggunakan istilah 'muatan' untuk menyampaikan fee," jelas jaksa Ahmad.