PKS Enggan Tanggapi Anggaran Pansus Angket KPK Capai Rp 3,1 Miliar

Loading...

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) enggan berkomentar mengenai anggaran kerja Pansus Angket KPK yang mencapai Rp 3,1 miliar.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tetap tidak setuju pembentukan Pansus Angket KPK.

"Itu berikut-berikutnya saya nggak detil sampai tingkat anggaran. Yang jelas secara fisik kami tak setuju pembentukan angket, karenanya kami enggak kirim," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2017).

Hidayat juga enggan berkomentar mengenai terpilihnya Politikus Golkar Agun Gunandjar sebagai Ketua Pansus Angket KPK. 

Ia menegaskan PKS tidak menyetujui keputusan Pansus Angket KPK.

"Kami sudah selesai ya kami sejak dari awal tidak setuju dengan angket. Kami yak beromentar berikutnya," kata Hidayat.

Meskipun tak ikut dalam Pansus Angket KPK, Hidayat mengatakan pihaknya tetap mengkritisi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cara pengawasanya, kata Wakil Ketua MPR itu, melalui Komisi III serta lembaga terkait.

Meskipun PKS tidak mendukung angket, pihaknya bukan berarti membiarkan KPK tanpa diawasi atau tanpa kritik.

"Kita tetap mengkritisi KPK, kita istiqomah mengkritisi KPK, tapi kami juga mendukung KPK dalam memberantas korupsi," ujar Hidayat.

Hidayat mengingatkan KPK agar tidak melakukan tebang pilih kasus.

Kemudian, membungkam orang yang mengkritik pemerintah.

"Mohon maaf Amien Rais kasusnya Rp 600 juta, itu juga masih sumir karena Pak Sutrisno Bachir menegaskan uang itu dari dia, bukan dari Siti Fadillah," katanya.

Hidayat justu mengungkit kasus lain yang dianggapnya mandeg digarap KPK.

"Bagaimana kasus pembelian lahan cengkareng oleh Ahok, bagaimana kasus BLBI, Bank Century, e-KTP kelanjutannya," kata Hidayat.

(Sumber:Tribunnews.com)