Partai Demokrat Ogah Tanggung Jawab Anggaran Polri dan KPK Diblokir

Loading...

Partai Demokrat dari awal menolak usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu Demokrat tidak bertanggung jawab jika Pansus Angket KPK ingin menahan anggaran KPK dan Polri.

"Dalam kata bahasa politik yang lain Partai Demokrat tidak bertanggung jawab apa yang diambil keputusan dalam hak angket tersebut," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat Agus Hermanto di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Agus menilai usulan dari Pansus Angket KPK merupakan perbedaan yang antar fraksi di DPR. Kendati demikian Agus menghargai perbedaan pandangan politik tersebut.

"Kami sangat mengharagai perbedaan itu, kami yakinkan teman-teman yang melaksanakam hak angket itu menghargai kami," ungkap Agus.

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan partainya tetap konsisten untuk menolak hak angket KPK tersebut. Hal itu sudah ditegaskan partai Demokrat sejak awal usulan di Paripurna berlangsung.

"Saya sebagai partai Demokrat tidak menanda tangani usulan penggunaan hak angket tersebut bahkan dalam paripurna dulu ditetapkan sebagai hak angket DPR," tegas Agus.

Sebelumnya diketaui anggota Pansus Angket KPK Misbakhun mengusulkan anggaran Polri dan KPK di tahan. Pasalnya kedua instansi lembaga hukum negara itu tidak bisa membawa Miryam S. Haryani ke DPR untuk dimintai keterangan terkait penyidikan kasus e-KTP.

(Sumber:Tribunnews.com)