Mengapa Efisiensi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jatim Separuhnya Ada di Bawah Nilai SAKIP B?
Loading...
Loading...
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur menghadiri pra evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jatim dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2017.
Dalam pemaparannya, Asman menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur mendapat nilai A (80-90) dalam penilaian Sistem AKIP (SAKIP).
Namun di tingkat Kabupaten/Kota masih banyak yang belum mendapatkan nilai SAKIP minimal BB (70-80), seperti yang Asman harapkan.
SAKIP bisa menjadi tolok ukur keberhasilan dan keefisienan pemerintahan di satu daerah atau instansi.
Asman juga menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan inefisiensi atau ketidakefisienan suatu instansi atau pemerintahan.
Faktor pertama adalah ketidakjelasan hasil yang akan dicapai, atau tujuan dan sasarannya yang tidak berorientasi hasil.
Yang kedua adalah ukuran kinerja yang tidak jelas meskipun serapan dana Jatim cukup besar.
"Padahal serapan dana kita sudah bagus, 97 persen. Tapi ketika ditanya hasilnya, bingung semua," ujar Asman, Selasa (2/5/2017).
Faktor selanjutnya adalah tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dan sasaran.
"Misalnya program penghijauan, tapi pelaksanaannya seminar terus. Uangnya habis tapi hasilnya tidak ada," ucap Asman.
Faktor yang terakhir adalah rincian kegiatan tidak sesuai maksud kegiatan.
"Ego sektoral kita masih kuat, waduknya ada, tapi irigasinya tidak ada, irigasinya ada jalannya belum jadi," lanjut Asman.
Untuk itu, Asman menganjurkan Kabupaten/Kota lain di Jatim supaya studi banding ke Banyuwangi yang sudah mendapatkan nilai SAKIP A.
Berikut ini nilai SAKIP tahun 2016 dari masing-masing Kabupaten/Kota di Jatim.
1) Bangkalan = CC (54.55)
2) Banyuwangi = A (80.12)
3) Blitar = CC (50.54)
4) Bojonegoro = B (61.74)
5) Bondowoso = CC (51.11)
6) Gresik = B (60.08)
7) Jember = C (48.92)
8) Jombang = CC ( 53.12)
9) Kediri = CC (51.98)
10) Lamongan = B (60.86)
11) Lumajang = CC (53.66)
12) Madiun = B (61.42)
13) Magetan = B (61.33)
14) Malang = B (62.42)
15) Mojokerto = CC (50.08)
16) Nganjuk = CC (52.54)
17) Ngawi = CC (51.80)
18) Pacitan = B (62.26)
19) Pamekasan = B (60.52)
20) Pasuruan = B (65.65)
21) Ponorogo = CC (58.43)
22) Probolinggo = B (60.10)
23) Sampang = CC (50.06)
24) Sidoarjo = B (64.04)
25) Situbondo = CC (51.20)
26) Sumenep = CC (51.14)
27) Trenggalek = CC (50.94)
28) Tuban = CC (45.58)
29) Tulungagung = BB (70.03)
30) Kota Batu = CC (41.72)
31) Kota Blitar = B (60.27)
32) Kota Kediri = C (50.41)
33) Kota Madiun = B (61.57)
34) Kota Malang = BB (70.94)
35) Kota Mojokerto = B (60.21)
36) Kota Pasuruan = B (61.88)
37) Kota Probolinggo = CC (51.11)
38) Kota Surabaya = B (63.08)

0 Response to "Mengapa Efisiensi Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jatim Separuhnya Ada di Bawah Nilai SAKIP B?"
Posting Komentar